Pernyataan Para Pakar Terkait Buruknya Pelayanan SPAM BP Batam Kategori Pelanggaran HAM

Must read

NagoyaNews – Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam kian memburuk. Utusan Sarumaha, Anggota DPRD Kota Batam mengatakan puluhan ribu masyarakat pelanggan teraniaya akibat kian buruknya pelayanan penyedia air minum. Derita demi derita di pusaran pelayanan buruk SPAM Batam mendera warga.

Diperkirakan ribuan pemohon (calon) pelanggan baru pun kesulitan atau diduga dipersulit mendapat akses aliran air minum. Kondisi ini terjadi, paling tidak, sejak pengelolaan SPAM di tangan BP Batam bersama mitra barunya per 15 November 2020.

Padahal hak dan kedaulatan atas air bagi rakyat dijamin negara lewat undang-undang. Namun faktanya, pelayanan buruk SPAM Batam menggelinding terus mendera warga.

Sejumlah warga pelanggan SPAM perpipaan di kawasan Nongsa dan kawasan lainnya terpaksa memanfaatkan air kubangan karena aliran air minum mati total di wilayah mereka. “Pelayanan SPAM Tak Manusiawi,” kata warganet.

Di balik sengkarut pelayanan SPAM banyak pihak menuding BP Batam tak menjalankan kewajibannya dan diduga “berkonspirasi” dengan perusahaan mitra milik konglomerat.

Parahnya atas kondisi pelayanan buruk itu, ramai-ramai menuding BP Batam melanggar atau tak mengindahkan perintah negara lewat perundang-undangan atas pemenuhan hajat hidup orang banyak itu.

Demikian juga atas perintah UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA). Belum lagi amanah Peraturan Pemerintah (PP) 122 tahun 2015 tentang SPAM. Tak kecuali UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, terindikasi dilanggar dan peraturan lainnya.

Warga pelanggan air minum malah dicandain oleh Kepala BP Batam Muhammad Rudi dengan narasi, “Bagus juga hidup, ye. Kalau mati 24 jam bagaimana?”

Lalu jika berbicara antara hak dan kewajiban, selain dugaan melanggar peraturan perundang-undangan, apakah ketidakmampuan BP Batam dalam mengatasi persoalan pendistribusian air minum bagi sebagian warga Batam dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM?

Simak berikut ini pendapat para pakar terkait hal tersebut:

Direktur Eksekutif Setara Institute, Dr Ismail Hasani SH MH

Pemenuhan air minum bagi warga di Batam adalah tanggung jawab BP Batam. Itu secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara harus hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk air minum. Kalau di daerah, ya itu tanggung jawab pemimpin di daerah.

Menurutnya, kalau seorang pemimpin daerah tidak mampu bertanggung jawab terhadap hal-hal mendasar tersebut, ya untuk apa dipilih. “Artinya, dia tidak memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menjadi seorang pemimpin,” ujarnya.

Baginya, seorang pemimpin daerah harus memiliki terobosan, bukan pemborosan. Harus mampu mencari solusi terhadap setiap persoalan warganya.

“Kalau pemimpin daerah justru membiarkan warganya sengsara gara-gara sulit mendapatkan air minum, ya bagus mundur saja,” tukasnya.

Tak hanya itu, pihak swasta selaku pengelola SPAM di Batam, yakni PT Moya Indonesia salah satunya perusahaan entitas Salim Group harus bertanggung jawab. Kalau tak mampu mundur saja atau dimundurkan. “Sekarang, air itu sudah menjadi komoditi dan bernilai bisnis. Harus dicek dan dimintai pertanggungjawaban juga kepada pengelola yang sudah meraup cuan,” serunya.

Hakim Agung Prof Dr Gayus Lumbuun SH MH

Amanat UU jelas bahwa negara memiliki tanggung jawab mengelola air minum yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rakyat. “Kalau negara dan atau pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar akan air minum, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Pemimpin yang demikian sama saja sudah melanggar UU, karena itu tanggung jawab dia,” tegas Gayus.

Menurutnya kalau memang alasannya sumber air kering, ya harus dicarikan sumber air yang baru. Atau mungkin pipanya bermasalah, ya harus segera diperbaiki.

“Intinya, pemimpin harus gerak cepat demi memenuhi kebutuhan dasar warganya. Jangan hanya omong doang mau memperbaiki, tapi kenyataan tidak jalan. Bahaya pemimpin yang cuma bisa lips service saja”.

Pakar Hukum Universitas Padjajaran Maidah Purwanti SH MH yang juga Widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM

“Dalam kasus SPAM di Batam, nampaknya bisa dikategorikan pelanggaran HAM karena terjadi pembiaran”.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM bisa dilihat dalam tiga bentuk yakni, Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi.

Dia mengatakan, “Dalam tiga kewajiban negara itu masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct) yaitu, negara disyaratkan melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (obligation to result) yaitu, mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi standar substantif yang terukur”.

Maidah menjelaskan, ada dua jenis pelanggaran berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam implementasi HAM yaitu, pelanggaran karena tindakan (by commission), terjadi karena negara justru malah melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati. Dan, pelanggaran karena pembiaran (by omission), terjadi ketika negara tidak melakukan sesuatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum.

Dalam kasus SPAM di Batam, nampaknya bisa dikategorikan pelanggaran HAM karena terjadi pembiaran. Sebab, macetnya penyaluran air minum sudah terjadi sejak 2017 silam, sementara baik BP Batam maupun mitra SPAM hingga kini tidak memberikan solusi konkret.

Resolusi No 64/292, Komentar Umum (General Comment) PBB No 15

Dalam Sidang Umum PBB tahun 2010, telah dikeluarkan resolusi yang secara eksplisit mengakui hak atas air dan sanitasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain resolusi No 64/292, Komentar Umum (General Comment) PBB No 15 menegaskan bahwa memberikan hak setiap orang atas air minum yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik.

More articles

spot_img

News Update