Komisi VI DPR RI Segera Turun Ke Batam Terkait Permasalahan IPAL Hingga Penjualan Lahan 

Must read

NagoyaNews – Pimpinan Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji dari Fraksi Golkar sebagai mitra BP Batam mengatakan pihaknya siap turun langsung ke Batam untuk memverifikasi hal ihwal pengaduan LSM yang diadukan GNPK dan Forkorindo terkait permasalahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dirobohkannya Apartemen Indah Puri, lahan bandara yang pengalokasiannya tidak sesuai aturan, dan lainnya.

“Kami siap turun ke Batam untuk melakukan pengecekan langsung,” katanya, Jumat (20/01/2023).

Pengaduan tersebut dimasukkan LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) dan Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) selaku partner dalam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi VI Gedung Nusantara I Senayan, Kamis (19/1/2023).

Sementara itu, Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI-P Harris Turino mengatakan, dirinya baru mengetahui sejumlah persoalan yang terjadi di Batam. “Kami baru tahu ada persoalan itu. Ini informasi penting dan harus ditindaklanjuti agar tidak terjadi masalah yang lebih besar lagi. Apalagi persoalan IPAL, penjualan lahan bandara, dan dirobohkannya Apartemen Indah Puri, menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi yang diketuai oleh Muhammad Agus Fajri menyampaikan bahwa ada empat perusahaan yang mendapatkan alokasi pembelian lahan bandara Hang Nadim diantaranya : PT Prima Propertindo Utama, PT Batam Prima Propertindo, PT Cakra Jaya Propertindo, dan PT Citra Tritunas Prakarsa.

Sesuai keputusan Menteri Perhubungan RI no 47 Tahun 2022 2022 tentang Rencana Induk Bandar Udara Hang Nadim yang dikeluarkan pada 9 Maret 2022 semua area kawasan bandara yang memiliki total seluas 1.762,700,144 hektar itu tidak boleh dialihkan ke peruntukan lain, namun dalam hal ini BP Batam telah melanggar hukum.

“Penjualan ini diduga telah menyalahi hukum karena berada di kawasan zona keselamatan penerbangan,” kata Fajri.

Untuk itu Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo), diminta segera melengkapi dokumen aduan terkait masalah yang disampaikan ke Komisi VI DPR RI, soal ‘ulah’ BP Batam.

“Kami mendengar aspirasi dan permasalahan yang disampaikan. Untuk selanjutnya, Kami berharap GNPK dan Forkorindo bisa melengkapi dokumen-dokumen yang kemudian akan kami kaji dan sampaikan dalam pertemuan dengan Kepala BP Batam nanti,” pinta Sarmuji.

Aduan yang disampaikan GNPK dan Forkorindo merupakan informasi penting dan akan ditindaklanjuti untuk mencarikan solusi terbaik. “Ini informasi yang penting dan perlu didalami, termasuk memanggil Kepala BP Batam,” tukas Sarmuji.

More articles

spot_img

News Update