Bawaslu Target Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Waspadai Politik Uang Melalui E-Wallet

Must read

NagoyaNews – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mewaspadai modus baru politik uang yang dikirim melalui e-wallet. Bahkan, praktik politik uang melalui e-wallet itu akan menjadi salah satu unsur dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2024.

Bawaslu menargetkan Indeks Kerawanan Pemilu tersebut segera rampung pada akhir 2022 atau awal 2023.

“Memang kami melihatnya sebagai hal yang perlu diwaspadai,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty.

Lolly menyebut bahwa Bawaslu sedang berupaya agar ruang digital dalam konteks politik uang bisa terawasi maksimal. Namun demikian, Lolly mengklaim bahwa kewenangannya terbatas dalam mengawasi politik uang via e-wallet, termasuk soal kekosongan dasar hukum.

“Tapi fakta bahwa ragam rupa money politics sudah sedemikian rupa sudah kami bahas dan ini akan masuk dalam indeks kerawanan,” ujarnya, Selasa, 29 November 2022.

Lolly juga mengungkapkan, pihaknya telah menyusun sejumlah langkah strategis demi mengantisipasi peredaran politik uang pada Pemilu 2024. Menurutnya, Indeks Kerawanan Pemilu yang akan dirilis Bawaslu RI akan “memotret subdimensi politik uang”.

“(Bawaslu) melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan simpul masyarakat di 34 provinsi, salah satu tujuannya mendorong gerakan menolak politik uang,” terang Lolly.

Ia menambahkan, Bawaslu juga akan melakukan program pendidikan pengawasan partisipatif sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, termasuk edukasi kepada pemilih pemula dan pemilih muda.

“Dalam ranah pengawasan, Bawaslu melakukan pengawasan melekat, khususnya dalam tahapan-tahapan yang rentan terjadi politik uang, seperti kampanye, menjelang pungut hitung, maupun rekapitulasi hasil,” papar Lolly.

“Kedua, melakukan patroli pengawasan dengan menggerakkan semua jajaran pengawas dalam tahapan masa tenang dan pungut hitung,” lanjut eks anggota Bawaslu Jawa Barat tersebut.

Selain itu, lanjut Lolly, konsolidasi dengan para pemantau Pemilu akan dijaga. Saat ini, sudah 23 lembaga yang terakreditasi sebagai pemantau di tingkat nasional.

“Sebagai upaya gerakan anti politik uang, Bawaslu akan mengkampanyekan tagline ‘jangan terima uangnya, laporkan orangnya’,” pungkas Lolly.

More articles

spot_img

News Update