Ansar Ahmad Terima Penghargaan Dari Menteri Dalam Negeri, Tokoh Masyarakat “Apa Yang Dibanggakan?”

Must read

Nagoyanews- Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, atas keberhasilannya membawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) dengan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tertinggi di Tahun 2021.

Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan langsung oleh Mendagri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2022), dalam acara Penganugerahan Realisasi APBD dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022.

Sementara itu, usai menerima penghargaan, Ansar mengaku senang dan berterima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Kepri, dari para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran staf yang sudah bekerja merealisasikan APBD Kepri di Tahun 2021 dengan sangat baik.

Menurut Ansar, berbagai upaya dan strategi telah dilakukan oleh Pemprov Kepri, sehingga menjadi salah satu Pemerintah Daerah Provinsi yang meraih Penghargaan dengan Kategori Realisasi Anggaran Belanja Terbaik Tahun 2021.

“Artinya, tim kita telah berjalan dengan baik, sehingga strategi yang kita terapkan dijalankan oleh semua OPD. Penghargaan ini hasil kerja sama kita semua. Kini kita sudah mendapatkan penghargaan ini, tugas kita selanjutnya adalah mempertahankannya dari tahun ke tahun,” kata Ansar.

Sebagaimana diketahui, bahwa APBD Provinsi Kepri pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.918 triliun dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 3.809 triliun atau sebesar 98,85 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3.854 triliun, dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.703 triliun atau sebesar 94,52 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3.918 triliun.

Sedangkan realisasi pembiayaan sebesar Rp. 64.454 miliar atau sebesar 99,91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp. 64.513 miliar, dengan jumlah silpa audited Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 170.514 miliar (LHP-BPK Tahun 2021).

Di lokasi berbeda, tokoh masyarakat nongsa, kota batam mengatakan hal yang diraih oleh pemerintaha provinsi kali ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dirinya mengatakan bahwa siapa saja bisa melakukan hal tersebut kalo emang dananya ada.

“menurut saya itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan sih. Apa yang mau dibanggakan, semuanya kan udah diatur dalam anggaran. Anggaranya juga milih negara atau daerah. Realisasi anggaran sesuai yang telah disusun kan udah memang seharusnya. Jadi gak ada yang perlu di banggakan kalo kata saya,”  kata pria yang enggan disebut Namanya tersebut.

Lebih lanjut dia juga mempertanyakan apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait realisasi anggaran tersebut. Dirinya merasa untuk saat ini ekonomi kepri gak ada perubahan.

“terus sekarang pertanyaannya, apakah ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat kepri terkait realisasi anggaran tersebut. Dampak ekonomi bagi masyarakatnya apa? Atau dampak positifnya mana?. Kalo anggarannya turun tapi impactnya kurang dirasakan oleh masyarakat, kan bisa di bilang tujuan dari realisasi tersebut gak tepat sasaran,” ujarnya.

(asd)

More articles

spot_img

News Update