Anggaran Belanja Sewa Pada Sekretariat Daerah Kota Batam Capai Miliyaran Rupiah, Masuk Akal?

Must read

Nagoyanews- Batam, Pemerintah Kota Batam pada Tahun 2020 telah menganggarkan berupa Barang dan Jasa Sebesar Rp. 1.219.808.941.886,42 dengan Realisasi Sebesar Rp. 994.646.428.151,62 atau sebesar 81,54% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Bagian Umum Sekretariat Daerah telah merealisasikan belanja sewa Rumah Jabatan/dinas Sebesar Rp. 327.600.000,00 serta alat angkutan darat sebesar Rp. 763.400.000,00. Sedangkan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah merealisasikan untuk Belanja sewa ruangan rapat/pertemuan Sebesar Rp 2.008.500.000,00

Dari hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI yang telah di keluarkan pada Tanggal: 03 Mei 2021 dengan Nomor: 80.B/LHP/XVIII.TJP/05/2021 bahwasanya telah terdapat temuan Pertanggung Jawaban di Sekretariat Daerah Kota Batam Sebesar Rp. 1.977.350.000,00 Miliar Rupiah yang tergolong dari Pertanggung Jawaban Belanja Sewa Rumah Jabatan/Dinas, Pertanggung Jawaban Belanja Sewa Alat angkutan darat, Realisasi Belanja sewa ruangan Rapat/Pertemuan. Dari temuan tersebut diketahui Bahwa terdapat belanja sewa rumah Jabatan/dinas yang tidak sesuai Peruntukan sebesar Rp. 169.200.000,00. dikutip dari BCNIndonesiacom pada Senin (23/5/2022).

Berdasarkan hasil dari Pemeriksaan BPK RI Bahwa atas dokumen Pertanggungjawaban belanja sewa rumah jabatan/dinas diketahui terdapat bantuan biaya sewa Rumah/Asrama kepada kelompok mahasiswa asal Kota Batam, yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Luar Kota Batam. Lebih lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Bahwa dasar dalam Pencairan Belanja sewa rumah/dinas tersebut adalah Proposal Permohonan bantaun penyewa Rumah/Asrama mahasiswa kepada walikota Batam.

Dari Hasil Pemeriksaan BPK RI Bahwa Dalam Kondisi tersebut disebabkan Sekretaris Daerah kurang cermat dalam melakukan pengawasan kegiatan di lingkungan kerjanya, serta Sekretaris Daerah Tidak memiliki SOP terkait tata cara peminjaman kendaraan oleh tamu yang berkunjung ke Pemerintah Kota Batam.

Hal ini sangat disayangkan, padahal kota batam dikenal sebagai kota yang pesat pertumbuhannya, khususnya di kawasan Sumatera. Tetapi kenapa masih terjadi hal yang seperti ini. Masa seorang Sekretaris Daerah bisa kurang teliti dan cermat dalam menetapkan anggaran dan tidak memiliki SOP yang dipatenkan. Bagaimana regulasi terkait realisasi dana tersebut?. (Smm)

More articles

spot_img

News Update