Natuna-Anambas Mendapat Dukungan Dari PKS Jadi Provinsi Baru

Must read

Nagoyanews- Batam, Wahyu Wahyudin, Fraksi PKS DPRD Kepri mendukung penuh rencana pemekaran Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi Provinsi baru.

Wahyu Wahyudin menjelaskan, dengan mejadi provinsi, pembangunan di Natuna-Anambas akan semakin merata. Selain itu secara signifikan juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah terluar. Selain itu, Provinsi Natuna-Anambas akan menjadi ujung tombak kedaulatan negara di daerah perbatasan yang selama ini banyak aktivitas illegal fishing.

“Percepatan dan pemerataan pembangunan akan dirasakan oleh masyarakat disana, Natuna-Anambas jauh dari ibu kota loh,” katanya, Rabu (11/05/2022) dikutip dari Sijori Today.com.

Menurutnya, jika disahkan sebagai otonomi baru, provinsi Natuna-anambas akan ditopang oleh Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Tambang pasir, Migas, dan perikanan akan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Natuna-Anambas.

“Jika dibiarkan maka SDA terutama kelautan yang ada di natuna akan terus diambil orang asing,” ujarnya.

Meskipun mendukung pemekaran Kabupaten Natuna-Anambas, ketua Komisi II ini menyarankan hal ini dijadikan opsi kedua. Ia meminta agar gubernur Ansar Ahmad fokus mengawal pengesahan RUU Daerah Kepulauan. Jika RUU ini disahkan, APBD Kepri akan meningkat. Dan Pemprov akan menerima tambahan dana transfer umum dari pusat sebesar 5 persen setiap tahunnya. Tambahan dana segar ini dirasa dapat digunakan secara khusus untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Natuna-Anambas.

Selain itu Provinsi juga akan mendapatkan tambahan retribusi melalui penertiban izin kapal tangkap ikan untuk bobot 30 hingga 60 Gross Ton (GT) yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Wahyudin juga berpendapat, Jika Undang-Undang Daerah Kepulauan disahkan, maka pembentukan provinsi baru saya rasa gak perlu lagi. Dirinya pun meminta supaya ansar melakukan lobi-lobi politik ke pusat dan ikut melibatkan anggota DPRD Kepri mendesar DPR agar mengesahkan RUU tersebut.

Diketahui, RUU Daerah Kepulauan sudah melalui pembahasan sejak tahun 2017 dan masuk dalam polegnas tahun 2021. Namun, hingga kini belum kunjung disahkan. (SMR)

More articles

spot_img

News Update