Ismail Sabri Ditunjuk Jadi PM Malaysia, Ini Persoalan yang Harus Dituntaskan

Must read

Nagoya News, KUALA LUMPUR – Ismail Sabri Yaakob yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Raja Malaysia, Sultan Abdullah, harus menyelesaikan sederet persoalan yang tengah melilit negara itu.

Tugas berat sudah menanti Sabri karena selain urusan pandemi, dia juga harus mendongkrak perekonomian Negeri Jiran yang lesu akibat lockdown serta mencari jalan keluar pertikaian elite politik.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (20/8), Ismail dilaporkan mendapat dukungan 114 dari 222 anggota parlemen. Salah satu gerbong pendukungnya adalah kelompok yang sama yang juga mendukung PM Interim saat ini, Muhyiddin Yassin, yang mengundurkan diri karena kehilangan dukungan mayoritas di parlemen.

Hal itu memperlihatkan koalisi politik yang ada di belakang Ismail sebenarnya cukup rapuh karena rentan terlibat perselisihan dan membuat koalisi serta pemerintahannya di masa mendatang goyah.

Dalam pernyataan pers, Istana Kerajaan Malaysia berharap krisis politik segera berakhir dan seluruh anggota parlemen mengesampingkan agenda politik untuk bersatu dan bekerja sama menghadapi pandemi Covid-19 serta demi kemaslahatan rakyat dan negara.

Penunjukan Ismail sebagai PM juga membuka kembali peluang Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) merebut tampuk kekuasaan di Negeri Jiran, setelah kalah pada pemilihan umum 2018 akibat isu korupsi.

Belum lama ini Muhyiddin mengangkat Ismail sebagai wakil PM dengan harapan meraih hati UMNO supaya tidak mencabut dukungan. Sebab, UMNO selama lebih dari 60 tahun selalu menjadi partai penguasa di Malaysia dan tidak pernah menjadi oposisi.

Sebagai Wakil PM, Ismail yang diberi kendali atas bidang pertahanan dan keamanan adalah salah satu pejabat kunci yang berhadapan langsung dengan penanganan pandemi di Negeri Jiran. Jumlah kasus Covid-19 di negara itu mencapai lebih dari 1.5 juta orang, dengan 13.480 orang meninggal.

Ismail juga menjadi sasaran kemarahan penduduk Malaysia karena kebijakan lockdown yang beberapa kali diterapkan pemerintah tidak kunjung menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, kelompok pegiat hak asasi manusia di Malaysia mengkritik lembaga keamanan di bawah kendali Ismail karena menahan dan mengusir ribuan pendatang gelap dan pengungsi dengan alasan mencegah penyebaran virus corona.

Muhyiddin menggalang dukungan dari UMNO dan partainya, Partai Bersatu, buat membentuk pemerintahan setelah koalisi Pakatan Harapan yang menyokong Mahathir Mohamad, berantakan pada tahun lalu. Akan tetapi, justru UMNO yang memilih mencabut dukungan dari Muhyiddin dengan alasan gagal menangani pandemi.

Walau demikian, Ismail menyatakan tetap mendukung pemerintahan sampai Muhyiddin akhirnya mengundurkan diri.

Menurut peneliti tamu bidang politik di Institut Hubungan Internasional Singapura, Oh Ei Sun, koalisi dalam pemerintahan Ismail kemungkinan besar tidak terlalu solid karena dukungan yang didapat juga tipis serta kalangan internal UMNO terbelah.

“Masih banyak yang tidak menyukai dia (di UMNO) karena mereka berpikir dia mengkhianati partai dan maka dari itu dia bisa ke jabatan tertinggi,” kata Oh.

Mitra koalisi Ismail juga bisa menggunakan isu korupsi buat menggoyang pemerintahan jika ada hal-hal yang tidak disepakati secara politik. Sebab Muhyiddin dan Partai Bersatu akan mendukung Ismail dengan syarat anggota kabinetnya bebas dari kasus dugaan korupsi.

Padahal saat ini sejumlah politikus UMNO terbelit perkara dugaan rasuah, antara lain Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan mantan PM Najib Razak, terkait dugaan korupsi dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB). (ger)

More articles

spot_img

News Update