Konsultasi ke Kemendagri, Fraksi Golkar: DPRD Bisa Laksanakan Pemilihan Wawako Tanjungpinang Tanpa Surat Wali Kota

Must read

Nagoya News, TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang Rahma tak kunjung melaksanakan proses pengisian Wakil Wali Kota Tanjungpinang masa jabatan 2018-2023.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad sudah dua kali mengirim surat ke Wali Kota Tanjungpinang Rahma dan DPRD Tanjungpinang untuk menggelar pemilihan Wali Kota Tanjungpinang. Begitu juga dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah memerintahkan hal yang sama.

Bahkan Kemendagri melalui Surat Nomor : 132.21/1908/OTDA tertanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Akmal Malik.

Dalam surat tersebut, Kemendagri meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad melakukan pembinaan terhadap Wali Kota Tanjungpinang Rahma serta melakukan monitoring dan pendampingan terhadap proses pengisian Wakil Wali Kota Tanjungpinang sisa jabatan 2018-2023.

Meski sudah dipanggil untuk hadir dalam rapat terbatas monitoring dan pendampingan terhadap proses pengisian Wakil Wali Kota Tanjungpinang masa jabatan 2018-2023 yang dipimpin langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Kantor Gubernur Kepri, Selasa (30/3/2021) lalu, Wali Kota Tanjungpinang tak hadir dalam rapat tersebut.

Proses pemilihan Wakil Wali Kota Tanjungpinang belum dilaksanakan hingga saat ini dikarenakan dua calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang yang sebelumnya sudah direkomendasi partai pengusung tak kunjung diserahkan oleh Wali Kota Tanjungpinang ke DPRD Tanjungpinang.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar dan Gerindra merupakan partai pengusung Syahrul-Rahma yang memakai slogan Sabar di Pilkada Tanjungpinang 2018.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, partai pengusung harus mengajukan dua nama calon untuk kemudian dilakukan pemilihan di DPRD Tanjungpinang, melalui rapat paripurna. Partai Golkar mengusulkan kadernya Ade Angga yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, sedankan Partai Gerindra merekomendasikan Endang Abdullah yang mejabat Ketua Gerindra Tanjungpinang.

Lambannya pelaksanaan pemilihan Wakil Wali Kota Tanjung ini mendapat respons dari Partai Golkar dan anggota DPRD Tanjungpinang, khususnya dari fraksi Golkar. Fraksi Golkar lalu berangkat ke Jakarta, dan berkonsultasi ke Kemendagri.

Anggota DPRD Tanjungpinang dari fraksi Golkar, Novaliandri Fathir termasuk yang ikut ke Jakarta.

Dari hasil konsultasi itu, Kemendagri menegaskan meski tidak mengantongi surat dari Wali Kota terkait nama-nama calon Wakil Wali Kota yang diusulkan partai pengusung, pihak DPRD tetap dapat melaksanakan pemilihan Wakil Wali Kota Tanjungpinang.

“Artinya, tanpa surat Wali Kota ke DPRD, proses pemilihan Wakil Wali Kota Tanjungpinang bisa dilaksanakan dan konstitusional. Kami sudah konsultasi ke Kemendagri. Dari konsultasi diterangkan, DPRD boleh melakukan pemilihan Wakil Wali Kota meski tanpa surat dari Wali Kota. Dan, itu konstitusional,” ujarnya, Sabtu (13/2/2021). (ger/sk)

 

More articles

spot_img
spot_img

News Update