Wednesday, August 10, 2022

Pemkab Karimun Siapkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Must read

KARIMUN, NAGOYAnews.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun tengah berkoordinasi bersama bagian Hukum dan HAM Provinsi Kepri untuk sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Pemberian sanksi kepada pelanggar Protokol Kesehatan itu diketahui mulai dikaji setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam Intruksi presiden itu, Kepala Daerah diminta untuk menetapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, saat ini terhadap kebijakan pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan itu masih dikoordinasikan sebelum ditetapkan.

“Sanksi itu tidak otomatis. Itu disusun dulu, sudah dua memang, dan itu sedang dikonsultasikan dibagian hukum dan HAM provinsi Kepri,” kata Rafiq baru – baru ini.

Belum ditetapkannya sanksi itu kata Rafiq, karena dalam pembahasannya harus mempertimbangkan segala hal termasuk undang- undang.

“Jadi, harus dikaji secara akademis dan secara legalitas hukumnya jelas. Jangan sampai, perbup yang kita keluarkan menjadi rancu dan menimbulkan berbagai multi tafsir berbeda,” ujarnya.

Rafiq mengatakan, dalam membuat sanksi tersebut, pihaknya juga mengacu kepada struktur daerah, dimana Kabupaten Karimun merupakan daerah yang terbagi dalam beberapa pulau.

“Sanksi yang diberinkan dalam kategori ringan. Itu bermaksud untuk mendisiplinkan masyarakat untuk taat dan sadar akan protokol kesehatan,” katanya.

Rafiq menyebutkan, sanksi yang diberikan itu bisa saja seperti hukuman fisik dan sosial seperti daerah- daerah lainnya yang telah menerapkan.

“Tidak ada kurunganlah, kita tidak bisa keras dan tidak bisa berikan sangsi seperti hukuman pidana. Karna ini bentuknya imbauan yang bisa menimbulkan efek jera,” kata Rafiq. (esp)

More articles

spot_img

News Update