Wednesday, August 10, 2022

Bawaslu Karimun Minta ASN Jaga Netralitas di Pilkada

Must read

KARIMUN, NAGOYAnews.net – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun Nurhidayat meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Karimun menjaga netralitas, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karimun 2020.

Netralitas ASN merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar penyelenggaraan Pilkada itu dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Baca juga: Bangun Infrastruktur, Jalan Batuaji-Sagulung Dilebarkan Tahun Depan

Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 menjadi salah satu fokus pengawasan yang dilakukan Bawaslu Karimun khususnya menjelang bergulirnya Pilkada 2020.

“Kami konsen terkait netralitas ASN ini, kemarin juga kita sudah selesai menangani pelanggaran netralitas ASN dan sudah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” kata pria akrab disapa Dayat itu, Selasa (1/9/2020).

Ia menjelaskan, Kewajiban ASN untuk netral telah diatur didalam Pasal 71 UU No. 1/2015, dimana dalam pasal tersebut jelas ASN termasuk subjek hukum yang dilarang untuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.
Menurutnya, terhadap ASN yang terbukti tidak netral tersebut didalam undang-undang Pilkada pendekatannya adalah pidana, dimana perbuatannya itu adalah menyalahgunakan kewenangan. Kemudian, juga terdapat undang-undang ASN sendiri tentang politik praktis.

“Inikan dua hal berbeda, terkait pidana itu nanti diatur UU No 10 tahun 2016, sementara untuk etiknya sendiri tersendiri diatur di diundang undang ASN tersendiri,” katanya.

Terkait pengawasan terhadal netralitas ASN tersebut, Bawaslu RI telah bekerjasama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dimana melalui kerjasama itu melahirkan kesepakatan untuk saling mengawasi.

“Melalui kerja sama antara Bawaslu RI dengan KASN, ancaman terhadap ASN yang tidak netral tersebut ialah diberhentikan,” ungkapnya.

Nurhidayat menuturkan, pihaknya tidak akan tinggal diam. Meski, belum ada penetapan pasangan calon dan belum memasuki tahapan kampanye pada pilkada serentak yang digelar di 270 daerah se-Indonesia tersebut.

“Bawaslu tidak tinggal diam, kami terus memetakan mana oknum yang menyalahgunakan wewenang khususnya Aparatur Sipil Negara,” katanya. (nig)

More articles

spot_img

News Update