Bawaslu Karimun Temukan Pelanggaran di Masa Coklit

Must read

KARIMUN, NAGOYAnews.net – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun menemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih Pilkada Karimun 2020.

Sejumlah pelanggaran itu ditemukan Bawaslu Karimun sejak melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap tahapan Coklit yang digelar sejak 15 Juli hingga13 Agustus 2020.

Baca juga: Empat Jet Tempur Hawk TNI AU Hiasi Langit Tanjungpinang

Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun Nurhidayat menyampaikan, berdasarkan hasil pengawasan tersebut Bawaslu Karimun menemukan berbagai persoalan terkait ketidaksesuaian tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan coklit yang dilaksanakan oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP).

“Dari hasil pengawasan, kami temukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan prosedur,” ujarnya dari rilis yang diterima NAGOYAnews.net, Sabtu (15/8/2020).

Lanjutnya, temuan-temuan itu di antaranya pelanggaran terhadap protokol kesehatan, pemilih memenuhi syarat namun tidak dicoklit, coklit tidak merujuk pada e-KTP dan KK, tidak memenuhi syarat namun dicoklit, pemilih pemula dan disabilitas yang memenuhi syarat namun tidak dicoklit, termasuk PPDP yang mendelegasikan tugasnya kepada orang lain.

“Kami minta mereka perbaiki kembali, bahkan ada beberapa data yang harus dicoklit ulang. Kita masih menunggu balasan dari KPU Karimun terhadap rekomendasi kami atas pelanggaran- pelanggaran itu,” katanya.

Meskipun masa Coklit sudah berakhir pada 13 Agustus 2020 lalu namun Bawaslu Karimun tetap mengidentifikasi serta melakukan penelusuran di lapangan terkait adanya kemungkinan masyarakat Kabupaten Karimun yang memenuhi syarat, namun belum dilakukan coklit.

“Jadi meski sekarang pemuktahiran data di PPS sudah dimulai, kami tetap mengidentifikasi warga yang belum dapat hak pilihnya. Jangan sampai mereka dapat tidak masuk dalam data pemilih,” katanya.

Nurhidayat menambahkan, pihaknya intens melakukan upaya pencegahan sebelumnya dengan mengirimkan surat iimbauan sebanyak 9 kali selama masa coklit berlangsung. Rapat bersama stakeholder mulai dari KPU Karimun, Dukcapil, Kesbangpol hingga Tapem Kabupaten Karimun juga telah digelar untuk membangun koordinasi yang baik terkait pelaksanaan tahapan daftar pemilih.

“Kami juga mendorong agar Dukcapil segera menuntaskan pengurusan dokumen identitas pemilih pemula, baik yang belum ataupun yang sedang dalam perekaman, karena percuma didaftarkan dalam daftar pemilih tetapi tidak memiliki e-KTP atau Suket dari dukcapil, sehingga yang bersangutan tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada nanti,” jelasnya. (nig)

More articles

spot_img

News Update