Wednesday, August 10, 2022

Penyelundupan Jenazah ABK Indonesia, Polda Kepri Tetapkan Dua Tersangka

Must read

BATAM, NAGOYAnews.net – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kerpi menetapkan dua tersangka, J dan E dari PT SMB dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan jenazah.

Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Arie Dharmanto mengatakan tersangka J dan E juga terbukti melakukan pelanggaran prosedur kekarantinaan kesehatan.

Yakni melakukan penjemputan jenazah tanpa didampingi oleh petugas yang berwenang dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan perundang-undangan serta menyembunyikan jenazah saat masuk ke Indonesia.

Baca juga: Selamat Buat PNS, Tahun Depan THR dan Gaji 13 Masih Ada Lagi

Ketiga jenazah masing-masing berinisial DAN yag merupakan warga Donggala, Sulawesi Tengah. Kemudian insial S beralamat di Biruen Aceh dan M juga berasal dari Biruen Aceh.

“PT SMB melakukan perekrutan dan pemberangkatan terhadap tiga orang yang diketahui telah menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” kata Arie.

Arie menambahkan para korban ini diberangkatkan pada Oktober 2019 ke Taiwan melalui Singapura.

Kemudian pada awal bulan Agustus dari pihak keluarga korban diinformasikan oleh PT SMB bahwa para pekerja tersebut telah meninggal dunia.

Dan pada senin yang lalu yakni tanggal 10 Agustus 2020 akan dilakukan penyerahan terhadap tiga jenazah di Pelabuhan Batuampar yang diantar boat pancung dari kapal ikan asing yang berada di perairan OPL, selanjutnya ketiga jenazah dibawa ke salah satu rumah sakit di Batam.

Tim Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman jenazah Pekerja Migran Indonesia melalui perairan di wilayah Kepri, dan pada tanggal 12 Agustus 2020 tim berhasil mengamankan pengelola atau manajemen dari PT SMB di salah satu hotel di Batam.

Atas perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 4 jo Pasal 10 UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000 jo Pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan jo pasal 181 KUHP. (ger/kcm)

More articles

spot_img

News Update