Pilkada Langsung, Partai Politik dan KKN

Must read

Opini

Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin
Praktisi Hukum

TIDAK lama lagi kita akan melaksanakan Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Ada 270 kabupaten dan kota yang tersebar di sembilan provinsi wilayah Indonesia, yang akan menyelenggarakan Pikada serentak, 9 Desember 2020 ini.

Namun, seperti Pilkada sebelumnya, memasuki tahapan Pilkada serentak 2020 ini, kita menyaksikan kembali politik dinasti marak. Kebanyakan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, kembali didominasi keluarga dan sanak saudara.

Kepala daerah yang sementara menjabat atau telah menjabat dua periode akan memunculkan istri, anak, menantu, keponakan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Baik, untuk pemilihan gubernur maupun bupati atau walikota.

Banyak kejadian dalam Pilkada, dimana setelah sang ayah menyelesaikan tugasnya sebagai walikota atau bupati dan kembali maju sebagai calon gubernur. Maka, sang anak mengisi jabatan yang ditinggalkan anaknya. Kejadian seperti ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Apakah politik dinasti salah? Tentu tidak! Karena konstitusi menjamin hak setiap orang untuk berpolitik. Baik untuk memilih maupun dipilih. Termasuk untuk mencalonkan diri menjadi kepala dan wakil kepala daerah.

Namun, ini adalah sebuah ironi. Ketika kita berusaha untuk menghilangkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sekarang justru kolusi dan nepotisme kita legalkan dalam Undang-Undang.

Dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada istri, anak, keponakan untuk menggantikan suami, bapak dan paman sebagai kepala daerah.

Demokrasi dengan Pilkada langsung yang kita harapkan memberikan kesempatan kepada semua orang, untuk berkompetisi menjadi kepala daerah. Ternyata, justru memberikan ruang untuk memonopoli kekuasaan hanya dari kalangan keluarga tertentu.

Politik dinasti rentan untuk terjadinya korupsi. Lihat saja misalnya semua daerah yang mengidap politik dinasti, tidak bebas korupsi. Seperti terjadi di Banten, kakak adik kena kasus korupsi.

Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari tersandung kasus korupsi mengikuti jejak sang ayah, mantan Bupati Kutai Kertanegara – Syaukani Hassan Rais.

Di Klaten, Jawa Tengah, Bupati Sri Hartini yang memimpin Klaten berkat dinasti politik yang dibangun suaminya, mantan bupati Haryanto Wibowo. Tahu-tahu terkena operasi tangkap tangan KPK karena diduga melakukan jual beli jabatan.

Ini akhirnya akan terus menyuburkan terjadinya Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan sistem seperti ini, sulit bagi kita mengharapkan pemimpin yang bisa memajukan daerahnya. Karena kekuasaan cenderung hanya akan diarahkan untuk menguntungkan kroni dan keluarga pemilik dinasti politik.

More articles

spot_img

News Update