Senator Kepri Dorong RUU BUMDes Jadi Undang-Undang

Must read

JAKARTA, NAGOYAnews.net – Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI menggelar uji sahih RUU Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Institut Pertanian Bogor (IPB University).

Uji sahih yang berlangsung di IPB Internasional Convension Center Botani Square Building, Kamis (2/7), ini bertujuan untuk membahas masukan-masukan yang bisa menyempurnakan RUU BUMDes.

Ketua PPUU DPD RI, Alirman Sori menyatakan, keberadaanRUU Bumdes tidak memberikan ancaman terhadap tumbuh kembangnya usaha yang telah ada namun memberikan payung hukum terhadap inovasi dan kreativitas desa untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Bidang usaha BUM Desa secara struktural dapat difungsikan untuk pemenuhan kebutuhan warga dalam mencari pekerjaan untuk lebih mandiri dan berkelanjutan, sehingga keterlibatan modal swasta dapat diminimalkan atau bahkan bisa dihindari,” ujarnya.

Baca juga: Bangkitkan Kembali Ekonomi, Hijazi: Rohnya Batam ya Industri

Ketua Divisi Politik Pertanian dan Pengembangan Berbasis Desa PSP3-LPPM IPB, Doni Yusri memberikan apresiasi atas inisiasi RUU Bumdes oleh DPD RI, karena keberadaan RUU BUMDes ini dapat menfasilitasi dan memberdayakan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh warga desa.

Senator asal Kepri, Ria Saptarika menjelaskan, uji sahih ini merupakan kesempatan yang tepat secara ilmiah akademik untuk mendapatkan masukan-masukan untuk pengharmonisasian pasal-pasal dalam RUU sebelum diajukan pengesahannya dalam paripurna. Menurut dia, uji sahih ini diperlukan agar muatan undang-undang yang nantinya diatur telah sesuai kebutuhan dan realitas di daerah.

“Dengan adanya uji sahih RUU Badan Usaha Milik Desa ini, diharapkan terlahir UU BUMDes yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa khususnya dapat menjadi wadah bimbingan kegiatan pelaku UMKM di desa yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan” katanya.

Dengan adanya UU BUMDes, nantinya desa-desa di Kepri seperti di Natuna dan Anambas dapat mengoptimalisasi sumber daya kelautannya, sedangkan desa-desa di Karimun dan Bintan dapat mengembangkan sektor pengelolaan pertanian sebagai bisnis intinya.

“Nanti, kami akan dorong kebijakan provinsi ke sana,” kata Ria. (nig/r)

More articles

spot_img

News Update