Wakil Ketua I DPRD Batam Kembalikan Dana Anggaran Konsumsi Fiktif, RCW Kepri: Tak Otomatis Hentikan Proses Hukum

Must read

BATAM, NAGOYAnews.net – Penggiat anti korupsi Kota Batam akan terus mengawal kasus dugaan korupsi anggaran belanja konsumsi pimpinan DPRD Batam yang dikelola oleh sekretariat DPRD tahun 2017-2019.

Meski belum ada penetapan tersangka dalam kasus yang menelan anggaran sekitar Rp2,2 miliar itu, namun Kejari Batam sudah menerima pengembalian kerugian negara sebanyak Rp160.072.000 dari 12 saksi yang merasa menerima sesuatu dari hasil pidana korupsi, sesuai keterangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam Dedie Tri Haryadi saat konferensi pers di Kantor Kejari Batam, Batam Centre, Rabu (17/6/2020) lalu.

Uang pengembalian itu diterima penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Batam dari 12 saksi dengan nominal bervariasi. Ada yang hanya jutaan dan ada pula yang puluhan juta.

Adapun 12 saksi yang telah mengembalikan uang hasil korupsi itu, yakni:

1. RG senilai Rp 9,8 juta (penyedia);

2. RG senilai Rp 22 juta (penyedia);

3. LR senilai Rp 10 juta (PPTK tahun 2017);

4. RFS senilai Rp 16 juta (PPTK tahun 2018);

5. TRJ senilai Rp 3 juta (penyedia);

6. DRT senilai Rp 8,412 juta (penyedia);

7. MRL senilai Rp 15 juta (PPTK tahun 2019);

Baca juga: Indomaret dan Alfamart Menjamur di Batam, Dewan Beri Rapor Merah Pemerintahan Rudi

8. AWN senilai Rp 3,7 juta (penyedia);

9. MK senilai Rp 9,8 juta (penyedia);

10. RRD senilai Rp 14 juta (penyedia);

11. RRD senilai Rp 7,360 juta (penyedia); dan

12. TF senilai Rp 41 juta (PPK).

Ketua Riau Corruption Watch (RCW) Kepri, Mulkan mengaku akan menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan kasus dana fiktif makan minum pimpinan DPRD yang telah bergulir di Kejari Batam.

“Dari 12 saksi yang sudah mengembalikan uang tersebut, menariknya ada nama Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin,” ujarnya kepada NAGOYAnews.net, Selasa (30/6/2020).

More articles

spot_img

News Update