Dinasti Politik di Daerah, Dari Ratu Atut hingga Klan Bangkalan

Must read

BATAM, NAGOYAnews.net – Persoalan ikut-mengikuti jejak kerabat dan sanak saudara dalam dunia politik di Indonesia, memang bukan hal baru dan tampaknya belum akan mereda.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dini Suryani mengatakan, ketika Orde Baru, politik dinasti lebih mencolok di tingkat nasional. Ditandai dengan kehadiran Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) yang menjadi anggota MPR RI dari Fraksi Golkar dari tahun 1992-1998 ketika ayahnya, Presiden Soeharto untuk ke sekian kalinya menjadi presiden. Tutut kemudian ditunjuk menjadi Menteri Sosial ke-23 oleh ayahnya sendiri, meskipun hanya menjabat beberapa bulan (Maret-Mei 1998) karena gelombang tuntutan reformasi tidak bisa dibendung lagi.

“Ketika Orde Baru runtuh, praktik dinasti justru semakin menyubur, tetapi kali ini di tingkat lokal, seiring dengan perubahan hubungan pusat-daerah yang semula tersentralisasi menjadi desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah. Politik dinasti semakin subur ketika pilkada langsung diberlakukan sejak tahun 2005,” ujarnya seperti dilansir dari dw.com.

Baca juga: Pilkada Serentak 2020, Ajang Politik Dinasti di Kepri?

Politik dinasti muncul di banyak wilayah misalnya di Dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, Dinasti Narang di Kalimantan Tengah, Dinasti Sjahroeddin di Lampung, ataupun Dinasti Fuad di Bangkalan (Madura). Namun politik dinasti yang paling masif terjadi di Banten dengan Dinasti Ratu Atut.

Mantan Gubernur Banten ini mendorong kerabatnya menempati beberapa posisi strategis di instansi pemerintahan. Ada adik kandungnya bernama Ratu Tatu Chasanah, yang pernah menjabat Wakil Bupati Serang (2010-2015) dan berlanjut menjadi Bupati Serang (2016-2021).

Lalu, adik tiri Atut, Tubagus Haerul Jaman pernah mencicipi Wali Kota Serang (2011-2018). Ipar Atut yang cukup dikenal, Airin Rachmi Diany, pun masih eksis menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan (2011-2021).

More articles

spot_img

News Update