Beratkan Masyarakat, FORPPI Batam Minta DPRD Revisi Tarif PPJU

Must read

BATAM, NAGOYAnews.net – Pandemi Covid 19 saat ini sangat berdampak terhadap perekonomian di Indonesia, termasuk di Kota Batam. Sejumlah perusahaan, hotel, restoran dan lapangan kerja lainnya banyak yang tutup, sehingga berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal ini semakin memberatkan masyarakat, karena tak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi biaya tagihan listrik yang membengkak di bulan Juni 2020 ini.

Menyikapi situasi dan kondisi masyarakat saat ini, Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Kota Batam meminta DPRD Batam sebagai wakil rakyat ikut meringankan beban masyarakat dengan menggunakan hak inisiatif DPRD untuk merevisi Perda Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

“Kami FORPPI Kota Batam meminta DPRD Batam sebagai wakil kami di Dewan untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan di tengah pandemi ini. Kami mohon Perda Pajak Daerah direvisi, salah satunya terkait tarif PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum),” kata Ketua FORPPI Kota Batam, Muhammad Noer kepada NAGOYAnews.net, Sabtu (13/6/2020).

Ia menjelaskan, untuk itu FORPPI Kota Batam meminta DPRD Batam merivisi Perda Pajak Daerah dan hal ini disampaikan dalam Surat Terbuka Keberatan tentang PPJU yang dilayangkan pada Kamis (11/6/2020).

Adapun pokok-pokok pikiran revisi yang diajukan FORPPI Batam, terkait Pasal 31 ayat (1) dengan tarif PPJ bagi pengguna golongan sosial sebesar 6 % (enam persen) dan pengguna rumah tangga sebesar 7% (tujuh persen) serta pengguna bisnis sebesar 8% (delapan persen) agar diturunkan menjadi 3% (tiga persen).

Noer menambahkan, Usulan sebesar tiga persen ini agar bisa disamakan dengan ketentuan pasal 31 ayat (2) yang menetapkan penggunaan tenaga listrik dari sumber lain dari industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

“Khusus untuk satu tahun pertama, aga tarif PPJU ditetapkan sebesar 0%,” ujarnya.

DPRD dan Pemko Batam, sambungnya, harus turun ke bawah untuk melihat kondisi riil di masyarakat Batam yang masih sulit untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

“Banyak masyarakat yang di-PHK, membeli sembako saja sekarang sulit mereka,” katanya.

Bahkan sejak awal Juni masyarakat sudah terbebani dengan kenaikkan listrik hingga 100 persen yang diberlakukan PLN Batam, sehingga sebagian pendapatan masyarakat habis untuk membayar tagihan listrik.

Selain itu, DPRD Batam bisa menjadikan DKI Jakarta sebagai pembanding. “Di Ibukota negara meski Upah Minimum Kota (UMK) tinggi, namun tarif PPJU masih jauh di bawah Batam,” kata Noer.

Tarif PPJU di Jakarta, yakni tarif pajak dengan listrik disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah 3%.

Lalu taris pajak dengan sumber listrik dari PLN atau bukan PLN dan digunakan selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah 2,4%.

“Bahkan tarif pajak dengan penggunaan listrik dihasilkan sendiri hanya 1,5%,” kata Noer.

Ia menambahkan, apalagi penerangan jalan umum merupakan fasilitas yang seharusnya disediakan pemerintah daerah untuk digunakan seluruh warganya.

“Sudah sepatutnya penerangan jalan ini kewajiban pemerintah daerah, sehingga tarif pajaknya nol persen,” katanya.

DPRD Batam juga bisa melihat kembali ketentuan pasal 1 angka 28 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang berbunyi “Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sembur lain” beserta ketentuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) yang telah dicabut Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 80/PUU-XV/2017 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Sehingga MK meminta pembentuk UU harus melakukan revisi,” ujarnya.

FORPPI meminta DPRD Batam bisa segera memasukan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah sebagai prioritas pada tahun 2020.

More articles

spot_img

News Update