RCW Kepri: Paket Bansos Corona Tahap II Batam Diduga Lebih Mahal dari Harga Pasar

Must read

BATAM, NAGOYAnews.net – Penggiat anti korupsi di Kota Batam memberikan apresiasi kepada pihak kejaksaan yang bergerak cepat dalam melakukan penyelidikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) Corona Tahap II Pemko Batam.

Ketua Riau Corruption Watch (RCW) Kepri, Mulkan mengatakan, pihaknya mencermati terus perkembangan hasil pemeriksaan kasus ini, yang sudah masuk dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang ditangani bidang intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

“Kami memberi masukan kepada pihak penegak hukum, seperti contohnya harga barang-barang yang ada di dalam paket kemasan bansos corona Batam tahap II,” ujarnya kepada NAGOYAnews.net, Jumat (12/6/2020).

Dari paket bansos corona yang dibagikan Pemko Batam kepada masyarakat, berisi beras 10 kg, minyak goreng 3 liter, dan mie instan 1 dus. Harga paket bantuan ini disebut senilai Rp300 ribu.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil kroscek RCW Kepri di pasar-pasar di Batam, untuk harga satu dus mie instan seharga Rp90 ribu, beras 10 kg seharga Rp130 ribu dan minyak goreng 3 liter seharga 30ribu, dengan total harga Rp250 ribu.

“Sedangkan anggaran per paket dari Pemko Batam disebutkan Rp300 ribu, berarti ada selisih Rp50 ribu per paket,” kata Mulkan.

Sementara jumlah paket sembako corona tahap II ini disebutkan ada sebanyak 284.222 paket. “Bila selisih harga Rp50 ribu dikalikan 284.223 paket maka ada selisih harga Rp14.211.150.000,” ujarnya.

Penggiat anti korupsi ini menambahkan, harga ini diambil dari harga pasar dengan melakukan kroscek harga-harga sembako yang ada dalam kemasan paket bansos dengan harga pasar.

“Jika berdasarkan harga distributor maka lebih dahsyat lagi nilai selisihnya,” katanya.

Selain itu juga, yang menjadi perhatian RCW Kepri apakah jumlah 284.222 paket sembako itu real (nyata) dibagikan ke masyarakat. Pihaknya tengah menyelusuri ke tiap kecamatan berapa paket yang diterima dari Satgas Covid 19.

Hal ini sangat krusial, sambungnya, di mana masyarakat sudah susah ada bencana PHK (pemutusan hubungan kerja) di tengah pandemi corona, ditambah melonjaknya tarif listrik, namun diduga masih ada pihak yang bermain dalam kasus ini sehingga makin menyengsarakan masyarakat.

“Harapan kami dari RCW Kepri meminta pihak penegak hukum agar tranparan terbuka dalam penanganan kasus ini,” ujarnya.

Tak hanya sampai di sini, RCW Kepri juga sudah menyampaikan laporan ke DPRD Batam dan membawa langsung bukti paket sembako dari warga penerima bansos tahap II Pemko Batam.

“Kami minta masalah ini segara di RDP-kan, dan selanjutnya akan membawa kasus ini ke Jakarta untuk dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” tegas Mulkan. (ger)

More articles

spot_img

News Update