Wednesday, August 10, 2022

Ada Wajah Rudi-Amsakar di Kemasan Bansos Corona, Bawaslu Kepri: Kepala Daerah Jangan Cantumkan Citra Diri

Must read

BATAM, NAGOYAnews.net – Bantuan paket sembako bagi warga terdampak Covid 19 tahap kedua di Kota Batam telah disalurkan Pemko Batam. Kemasan paket bansos ini sedikit berbeda, dibanding dengan dengan bantuan paket sebelumnya. Sebab ada wajah Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad.

Bantuan paket sembako bagi warga terdampak Covid 19 berupa beras 10 kg, satu dus mie instan dan 3 liter minyak goreng. Namun di kemasan dus mie instan, terpampang foto wajah Rudi dan Amsakar yang digadangkan akan berduet kembali di Pilkada Batam.

Selain wajah mereka berdua, terpasang juga foto wajah Sekda Batam Jefridin di bawah tulisan “BANTUAN PEMERINTAH KOTA BATAM KEPADA MASYARAKAT KOTA BATAM YANG TERDAMPAK COVID 19”.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepri, Said Abdullah Dahlawi yang dikonfirmasi NAGOYAnews.net terkait adanya foto wajah Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, hal ini sudah diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Hal ini tertuang dan dijelaskan dalam ayat 1, 2 dan 3,” ujarnya, Jumat (12/6/2020).

Dalam pasal 71 ayat (1) dijelaskan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Lalu di pasal 71 ayat (2) disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Dan di pasal 71 ayat (3) diterangkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 71 Ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (5), akan dikenakan sanksi berupa pembatalan petahana sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ia mengatakan, bantuan paket sembako bansos corona ini merupakan program dari pemerintah pusat, sehingga jangan dijadikan sebagai alat kampanye oleh para kepala daerah jelang Pilkada.

“Kami mengimbau, agar jangan cantumkan citra diri orang yang akan mencalonkan atau pejabat yang akan mencalonkan di Pilkada,” kata Said.

Hal ini, sambungnya, agar nantinya jangan sampai menimbulkan potensi-potensi merugikan. “Karena di antara salah satu sanksinya UU ini bila terbukti dapat dibatalkan sebagai calon di Pilkada,” ujarnya.

Kata Said, hal ini bisa dikenakan sanksi bila melanggar aturan, 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Menurut dia, memang hingga hari ini belum ada lagi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terhadap tahapan Pilkada, dan menjadi persoalan juga karena di tengah pandemi covid ini, PKPU Pilkada ini sedang disusun.

“Perkiraan kita nanti, kalau misalkan Pilkada tetap dilaksanakan Desember 2020, penetapan (pasangan calon) itu sekitar bulan September, tinggal kita hitung saja 6 bulan sebelumnya,” jelasnya.

Selagi lagi, ia mengimbau pada kepala daerah untuk berhati-hati, agar sampai nanti ini menimbulkan potensi yang dapat berkonsekuensi merugikan dalam pencalonannya.

“Sanksinya seperti disebutkan dalam UU itu, bila terbukti bisa dibatalkan sebagai calon di Pilkada,” kata Said.

More articles

spot_img

News Update