FORPPI Batam: Indomaret dan Alfamart Matikan Usaha Kecil

Must read

BATAM, NAGOYAnews.net – Kehadiran toko retail berjaringan di Indonesia, seperti Indomaret dan Alfamart, terutama di kota-kota besar telah menjadi ciri perkotaan dan gaya hidup. Kehadirian toko retail ini sebagian diterima masyarakat karena pelayanan berkualitas, namun di sisi lain juga mematikan usaha kecil.

Walau disebut hanya toko retail kecil atau minimarket, Indomaret dan Alfamart layak adalah ‘raksasa’ sebab keberadaanya tampak di jalan-jalan raya dan perumahan di berbagai kota. Jarak antara satu toko dengan toko lainnya sangat dekat, bahkan banyak yang besebelahan atau hanya berseberangan dipisahkan jalan raya.

Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Kota Batam mendesak Pemko Batam untuk mengevaluasi izin Indomaret dan Alfamart di Batam. Terutama terkait dengan jumlah dan jarak.

“Izin Indomaret dan Alfamart perlu dievaluasi, sehingga keberadaan Indomaret dan Alfamart tidak mematikan usaha toko eceran tradisional (toko kelontong) di sekitarnya,” kata Ketua FORPPI Kota Batam, Muhammad Noer kepada NAGOYAnews.net, Selasa (9/6/2020).

Ia mencontohkan, seperti gerai Alfamart di kawasan Ruko GMP Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Seibeduk, yang beroperasi dengan jarak sekitar 30 meter dari minimarket Nurul Islam (Ni Mart) dan membuat penjualan, pemasaran, serta pendapatan Ni Mart merosot.

Kemudian Indomaret di kawasan Ruko GMP Blok N atau depan Masjid Mujahidin, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Seibeduk, didirikan berdampingan dengan toko kelontong. Akibatnya, toko kelontong tersebut mati dan kini ditempati pedagang lain dengan usaha warung makanan.

Seharusnya, sambung Noer, Pemko Batam bisa mengevaluasi ini sehingga tak mematikan usaha kecil, sebab ada penetapan jumlah dan jarak. Hal ini sesuai diatur dalam pasal 3 Permendag 70/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Noer menjelaskan, dalam pasal tersebut dijelaskan terkait jumlah pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

“Jadi Pemko Batam bisa mengatur ini, sehingga tak merugikan kedua belah pihak baik Indomaret dan Alfamart serta toko-toko kelontong atau usaha kecil,” katanya.

Di dalam pasal tersebut juga dijelaskan, pemerintah daerah dalam menetapkan jumlah serta jarak dengan harus mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk, potensi ekonomi daerah setempat dan pola kehidupan masyarakat setempat.

“Selain itu, jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya,” kata Noer. (arg)

More articles

spot_img

News Update