Wednesday, August 10, 2022

Tagihan Listrik Melonjak, DPRD Batam Harus Peka Nasib Rakyat

Must read

BATAM, NAGOYAnews.net – Di awal bulan Juni 2020 ini, masyarakat Batam dihebohkan dengan tagihan listrik yang membengkak. Saat
mengecek dan akan membayar tagihan bulanan listrik, mereka seakan tak percaya tagihan listrik yang melonjak dari bulan-bulan sebelumnya.

Bahkan melonjaknya tagihan listrik ini terkesan tak masuk di akal, karena tagihannya di atas 100 persen dari tagihan yang biasa dibayar
pelanggan PLN Batam. PLN Batam sendiri hanya bisa menyediakan contact centre 123 untuk menjawab membengkaknya tagihan listrik para
pelanggan setianya.

Ketua DPC Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (PORPPI) Kota Batam, Muhammad Noer mengatakan, persoalan yang dialami masyarakat ini
merupakan masalah bersama, termasuk anggota DPRD Batam merupakan wakil rakyat yang dipilih masyarakat di parlemen.

“Terkait lonjakan tagihan PLN ini, masyarakat bisa meminta Dewan merivisi perda pajak-pajak daerah seperti PPJU (Pajak Penerangan Jalan
Umum),” ujarnya kepada NAGOYAnews.net, Sabtu (6/6/2020).

Seharusnya, sambungnya, para anggota Dewan peka untuk mengambil inisiatif merevisi perda-perda pajak daerah sehingga tak membebankan
masyarakat terlebih di saat perekomian menurun setelah dihantam wabah pandemi Covid 19.

“Karena kami mempercayakan pada anggota Dewan yang merupakan wakil kami di DPRD Batam, untuk merivisi perda pajak yang banyak
mensensarakan rakyat,” kata Noer.

Menurut dia, di saat lonjakan tagihan listrik yang membebankan rakyat dan pihak yang diuntungkan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini
Pemko Batam sebagai pemungut PPJU.

Sementara di satu sisi masyarakat Batam terkapar dengan tingginya biaya hidup dan penghasilan menurun. Apalagi di tengah pandemi ini banyak masyarakat tak bekerja setelah di-PHK dari perusahaan mereka bekerja.

“Seharusnya di saat Pemko Batam pejam mata terhadap kondisi rakyatnya yang mengalamin kesusahan membayar tagihan listrik, harusnya Dewan pilihan kami bersuara dan hadir membela kami,” tegasnya.

Ia menambkan, masyarakat tidak berharap kepada Pemko Batam dan mengharapkan kehadiran Dewan Batam membantu masyarakat merevisi
perda PPJU dan perda pajak lainnya.

“Semakin tinggi kami membayar tagihan listrik listrik, semakin tinggi pula PPJU kami bayar. Kami melalui FORPPI juga akan mengajukan revisi
Perda PPJU kepada DPRD Batam dan berharap Dewan peka terhadap nasib masyarakat saat ini,” katanya. (arg)

More articles

spot_img

News Update