Tidak Masuk dalam Rilis BNPB, New Normal di Batam Terkesan Dipaksakan

Must read

BATAM, NAGOYAnews.net – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan jika tidak ada halang, tanggal 15 Juni 2020 Batam akan memberlakukan new normal.

Namun demikian hingga saat ini Batam tidak termasuk dalam rilis BNPB terkait sejumlah daerah yang diperbolehkan untuk menerapkan New Normal.

Amsakar mengatakan, meski Batam tidak terdapat dalam 102 kabupaten/kota yang dirilis BNPB, namun sebelumnya Batam telah ditunjuk sebagai proyek percontohan untuk pelaksanaan new normal.

“Selain Batam, ada Bali dan Yogyakarta yang ditunjuk sebagai pilot project pemberlakuan new normal,” kata Amsakar, Selasa (2/6/2020).

Bahkan Amsakar mengatakan, persiapan penerapan new normal di Batam sudah berjalan.

“Kita tetap lakukan New Normal,” terangnya.

Sebelumnya pelaksanaan new normal atau norma baru di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hanya boleh dilakukan di tiga daerah.

Ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

Sementara Batam, Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun tidak diperbolehkan melaksanakan new normal, karena dianggap masih wilayah zona merah virus corona atau Covid-19.

Hal ini diungkapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) melalui akun Twitter resminya @BNPB_Indonesia, Minggu (31/5/2020).

Selain ketiga daerah di Kepri tersebut, secara keseluruhan ada 102 daerah di Indonesia yang diperbolehkan melaksanakan atau menerapkan new normal.

“Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten/kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19,” tulis BNPB dalam akun @BNPB_Indonesia.

Izin penerapan new normal berdasarkan rekomendasi dari tim pakar melalui berbagai pendekatan. Misalnya kriteria epidemologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan yang ada,” ujar BNPB.

BNPB meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

“Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali ditentukan oleh para pejabat bupati dan wali kota daerah masing-masing,” pungkasnya. (bos)

More articles

spot_img

News Update