Wednesday, August 10, 2022

Menjamurnya Alfamart dan Indomaret, FORPPI Batam Tagih Janji RDP DPRD Batam

Must read

BATAM, NAGOYAnews.net – Merespon keluhan yang disampaikan oleh Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Kota Batam, terkait ‘menjamurnya’ dan meminta adanya evaluasi dari Pemerintah Kota Batam akan Minimarket Waralaba, Dewan PErwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan institusi terkait.

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menegaskan akan menggelar hearing dengan lintas sektoral, sehingga bisa ditemui sebuah kata sepakat.

“Merespon keluhan yang disampaikam oleh FORPPI Batam, kita akan melakukan hearing. Nanti saya akan RDP gabungan, antara Komisi 1 dan 2.

Untuk jadwalnya sendiri, jika tidak ada halangan akan kita gelar Rabu atau Kamis ini. Atau paling tidak setelah lebaran nanti,” terang pria yang akrab disapa Cak Nur ini seperti dilansir dari IDNNews.id.

Sementara itu Ketua FORPPI Batam, Mohammad Noer mempertanyakan kapan rencana RDP akan dilaksanakan.

“Katanya habis lebaran dan saat inipun sudah memasuki masa New Normal tapi belum ada tanda-tanda dan kejelasan,” kata M Noer.

M Noer menegaskan pihaknya akan menunggu hingga minggu depan dan jika tidak juga ada perkembangan pihaknya akan kembali menyurati DPRD Batam.

“Jika surat kami juga tidak ditindak lanjuti, maka kami akan turun kejalan melakukan aksi unjuk rasa,” tegasnya. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Kota Batam meminta kepada Pemerintah Kota Batam untuk bisa mengevaluasi pertumbuhan minimarket waralaba.

Hal ini terbilang disengaja guna memberikan rasa ‘keadilan’ bagi usaha ekonomi kerakyatan yang ada.

Hal tersebut diungkapkan Ketua FORPPI Batam, Mohammad Noer. Dalam keterangan resminya, Mohammad Noer meminta kepada Pemerintah Kota Batam mempertimbangkan kembali jika ada minimarket waralaba yang akan hadir maupun memperpanjang usahanya di Kota Batam.

“Dalam kondisi ekonomi seperti saat ini oleh adanya dampak Covid-19, Sudah seharusnya Pemerintah Kota Batam untuk bisa mempertimbangkan usaha kerakyatan untuk bisa dikembangkan, dibandingkan minimarket waralaba,” jelasnya.

Pihaknya juga melihat, adanya sebuah ‘ingkar janji’ yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam. Dimana sebelumnya, Wali Kota Batam sudah berjanji menghentikan pendirian toko baru dua gerai raksasa tersebut.

Akan tetapi, kondisinya saat ini justri ‘menjamur’. “Kami meminta kepada Pemko Batam dan institusi terkait untuk sesegera mungkin mengevaluasi jumlah minimarket baru di Batam,” ujarnya.

Selain itu, FORPPI juga meminta DPRD Kota Batam untuk bisa memasilitasi mereka untuk bisa dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait hal tersebut, sehingga semua keluhanyang ada bisa didengar dan diproses lebih lanjut.

“Kami juga sudah menyurati DPRD Kota Batam agar dapat segera mungkin dilakukan RDP dengan institusi terkait,” terangnya. (bos)

More articles

spot_img

News Update