Menko Airlangga Lantik 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Perekonomian

Must read

Jakarta – Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami perubahan organisasi, baik pada nomenklatur level Eselon I maupun level di bawahnya.

Kemarin (15/5), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melantik 13(tiga belas) orang PejabatPimpinanTinggi Madya (Eselon I) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu:

  1. Susiwijono sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Iskandar Simorangkir sebagai Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
  3. Musdhalifah Machmud sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;
  4. Montty Girianna sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Riset, dan Inovasi;
  5. Mohammad Rudy Salahuddin sebagai Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM;
  6. Bambang Adi Winarso sebagai Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
  7. Wahyu Utomo sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
  8. Rizal Affandi Lukman sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
  9. Elen Setiadi sebagai Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi;
  10. Raden Edi Prio Pambudi sebagai Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam;
  11. Mira Tayyiba sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia;
  12. Bobby Hamzar Rafinus sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah;
  13. Lestari Indah sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi.

“Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini, saya berharappara Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Perekonomian dapat berkontribusi positif dalam rangka menyelesaikan masalah perekonomian yang sedang kita hadapi,” tegas Menko Airlangga.

Beberapa persoalan perekonomian tersebut terutama mengenai upaya pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan akibat pandemi Covid-19 dan antisipasi ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan pangan, terutama bahan pangan pokok.

Ada pula mengenai peningkatan efisiensi dan kinerja BUMN,penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pelaksanaan kebijakan Kartu Prakerja yang dipercepat akibat situasi pandemi Covid-19, kebijakan penguatan ekonomi bagi UMKM,serta upaya peningkatan kinerja industri dan perdagangan.

More articles

spot_img

News Update