Wednesday, August 10, 2022

Pencabutan Isu Tenaga Kerja di Omnibus Law Berisiko Tinggi Pada Kehidupan Sosial

Must read

NAGOYANEWS.NET, JAKARTA – Langkah Presiden Jokowi mencabut pembahasan kluster ketenagakerjaan pada pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) disambut suka cita kaum buruh. Dilain sisi, bagi para pengusaha tentu bertolak belakang. Peneliti senior Institute of Developing Entrepreurship (IDE) Sutrisno Iwantono membeber sejumlah konsekwensi dari keputusan Presiden Jokowi itu.

Ditengah pandemi Covid 19 ini, pengangguran terus bertambah. Setelah pandemi, sambung Iwantono, butuh penggerak baru dalam menata ekonomi. Sebab, nantinya akan terjadi ledakan pengangguran.

“Harus disiapkan sejak dini antisipasinya. Menggantungkan harapan kepada dunia usaha ke depan setelah covid berakhir, juga tidak bisa banyak menjanjikan. Jangankan menampung calon angkatan kerja baru. Kini yang ada saja sudah di PHK,” katanya sebagaimana dilansir CNBC Indonesia.com.

Menurutnya, RUU Omnibus law memang inisiatif pemerintah. Tujuannya, mengatasi angkatan kerja yang butuh lapangan kerja.

“Kalau pemerintah menunda kluster ketenagakerjaan di omnibuslaw tentu hak pemerintah,” ujarnya.

Penting dicermati, lanjutnya, angkatan kerja di Indobesia sekitar 133 juta orang. Seperti dilansir CNBC Indonesia.com diantaranya 126 jutaan orang bekerja. Dari jumlah demikian, pekerja formal sekitar 56 juta dan disektor informal 70 jutaan orang.

Masih menurut peneliti senior ini, selain pemyediaan lapangan kerja, banyak persoalan bagi dunia usaha. Utamanya investasi yang ruwet. Tumpang tindih, tidak efisien dan mahal. Tanpa investasi, tidak akan terjadi penciptaan lapangan kerja.

Iwantono menjelaskan, penyumbang lapangan kerha 70 jutaan angkatan kerja itu disektor informal usaha ultra mikro, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah.

Bila masalah ketenagakerjaan ditinggalkan dalam kluster RUU tersebut, tentu susah. Sebab, satu sama lainnya saling saling terkait dan mestinya dijalankan secara komprehensif. Bila tak dibahas dan tak segera disahkan, tentu berefek pada kehidupan sosial. Seperti terkatung-katungnya calon angkatan kerja baru dan pengangguran makin marak. (Rif)

More articles

spot_img

News Update