Ruangguru, Bukalapak, GoPay dan 5 Aplikasi Digital akan Diperiksa KPPU Terkait Kartu Pra Kerja

Must read

NAGOYANEWS.NET, JAKARTA – Plafom digital yang menadi mitra kerjasama pemerintah dalam melaksanakan program pelatihan untuk pemegang Kartu PraKerja menjadi sorotan publik. Platfom yang dimaksud adalah Ruangguru,  Bukalapak, Tokopedia, Mau Belajar Apa, Pijar Mahir, Pintaria, Sekolahmu, dan prakerja.kemnaker.go.id. Sementara, perusahaan yang bekerja sama menjadi mitra pembayaran seperti Ovo, BNI, Gopay, dan LinkAja.

Banyak kalangan menilai bahwa proses seleksi dan pemelihan kemitraan itu tidak transparan dan mengabaikan unsur persaingan usaha. Atas dasar tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan melakukan pemeriksaan terhadap proses pelibatan platform digital dalam melaksanakan program Kartu Pra Kerja oleh pemerintah.

Baca juga: Kegagalan atas Uji Coba Vaksin Covid-19 Bikin Rupiah Makin Lemas di Akhir Pekan

Dalam konfrensi pers di Jakarta, Kamis (23/4/2020), Komisioner KPPU Guntur Saragih menyatakan, pihaknya akan memastikan terlebih dahulu apakah proses pemilihan 8 mitra digital dilakukan secara terbuka atau tertutup. Kemudian, KPPU juga akan melihat apakah skema yang dilakukan sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat atau tidak.

“Jadi kami melihat di sini ada suatu kepentingan bagi kami untuk menugaskan bagian advokasi untuk mengecek program Kartu Pra Kerja,” ujar Guntur sebagaimana dikutip dari detik.com.

Guntur menambahkan, KPPU juga akan memeriksa hubungan platform digital dengan lembaga pelatihan hingga peserta pelatihan. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada kepentingan yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Baca juga: Begini Langkah Pelaporan Angka Meteran Listrik Melalui WhatsApp

“Saya harap tidak ada penghalang untuk masuk (dalam program Kartu Prakerja). Kami juga lihat untuk platform digital semoga tidak ada penghalang untuk menjadi mitra,” tuturnya.

Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU Abdul Hakim Pasaribu menambahkan, proses penunjukan mitra platform digital dalam program Kartu Pra Kerja seharusnya dilakukan secara terbuka. Pasalnya, program ini menggunakan uang negara yang juga uang rakyat.

Baca juga: Kegagalan atas Uji Coba Vaksin Covid-19 Bikin Rupiah Makin Lemas di Akhir Pekan

“Jangan sampai penunjukan 8 platform ini tidak jelas mekanismenya, karena ini ada uang negara yang nilainya relatif besar seharusnya prinsip-prinsip transparansi keterbukaan kemudian kompetitif bersaing itu harus lebih di kedepankan untuk memberikan ruang partisipasi publik atau pelaku usaha yang lebih besar untuk memberikan jasa yang sama,” ujar Hakim.

Diketahui, pemerintah memang telah menggelontorkan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk melaksanakan program Kartu Pra Kerja. Dalam melaksanakan program tersebut, pemerintah bekerja sama dengan 8 platform digital guna melatih peserta yang terpilih. []

More articles

spot_img

News Update